Menprin:  Pembatasan Minyak Sawit di Filipina Tak Adil

SURABAYA-Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto menilai, rencana pemerintah Filipina untuk membatasi impor minyak kelapa sawit Indonesia tidak adil.

"kita akan ada pembicaraan dengan Filipina. Karena  hal-hal seperti ini berupa unfair trade practice," ujar Airlangga saat menghadiri Seminar Nasional Pengembangan UMKM dan Workshop Menembus Pasar Digital di Hotel Sheraton Surabaya, Kamis, 7 Februari 2019.

Airlangga mengatakan, pihaknya tak akan tinggal diam. Selain menggelar pertemuan dengan pemerintah Filipina, pihaknya akan segera mencari cara lain untuk merampungkan hal ini.

Airlangga menyebutkan, pada 2018 pertumbuhan komoditas minyak kelapa sawit sempat turun. Hal ini tentu berimbas pada komoditas makanan dan minuman lain.

"Memang di kuartal ke empat terjadi penurunan permintaan karena harga CPO turun. Sebelumnya pertumbuhan makan minuman itu selalu double digit," kata dia.

Sebelumnya, pemerintah Filipina ingin membatasi jumlah minyak kelapa sawit yang masuk di negaranya, karena tak ingin pasar lokal negara itu dibanjiri minyak kelapa sawit dari Indonesia.

Filipina juga berencana menerapkan bea masuk tindak pengamanan (BMTP) terhadap impor kopi instan dan mengenakan tarif masuk hingga pembatasan impor minyak kelapa sawit Indonesia.(tps)